kutub.media – Di tengah krisis iklim, energi panas bumi (geothermal) dipromosikan sebagai salah satu solusi transisi energi karena menghasilkan emisi karbon yang jauh lebih rendah dibandingkan pembangkit berbahan bakar fosil. Indonesia bahkan menargetkan penambahan kapasitas panas bumi sebesar 5.200 MW dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, sementara sejumlah proyek telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).
Namun, keberhasilan transisi energi tidak cukup diukur dari berapa besar emisi yang berhasil ditekan. Pertanyaan yang sama pentingnya adalah: siapa yang menanggung biaya sosial dari pembangunan tersebut?
Pembangunan energi bukan hanya membangun pembangkit listrik. Ia mengubah ruang hidup masyarakat: lahan pertanian, sumber air, pola kerja, hingga relasi sosial dalam keluarga. Sayangnya, perubahan tersebut sering kali tidak dialami secara merata. Perempuan dan anak justru menjadi kelompok yang paling rentan menanggung dampaknya.
Liputan khusus Magdalene di Bondowoso, Mandailing Natal, dan Mataloko menggunakan kerangka Gender Impact Assessment (GIA) dari Oxfam untuk membaca bagaimana proyek panas bumi mempengaruhi kehidupan masyarakat. Kerangka tersebut menyoroti empat bentuk kerentanan yang dialami perempuan: meningkatnya beban kerja domestik, memburuknya beban kesehatan, bertambahnya peran produktif secara paksa, serta hilangnya akses terhadap sumber daya komunal.
Ketika Air Berubah, Perempuan Bekerja Lebih Banyak
Di banyak rumah tangga pedesaan, perempuan bertanggung jawab menyediakan air, memasak, mencuci, dan merawat anggota keluarga. Ketika sumber air terganggu, merekalah yang pertama kali harus mencari solusi.
Di Desa Kalianyar, Bondowoso, sekitar 200 kepala keluarga melaporkan perubahan kualitas air dari jernih menjadi kehijauan dengan rasa pahit. Warga juga mengaitkan perubahan tersebut dengan munculnya keluhan mual dan diare, terutama pada anak-anak. Perusahaan membantah adanya hubungan langsung dengan operasional proyek, sementara hasil pengujian laboratorium menunjukkan kualitas air berada pada kategori tercemar ringan dan perlu dipantau secara berkala.
Terlepas dari hubungan sebab-akibat yang masih memerlukan penelitian lebih lanjut, perubahan akses terhadap air memiliki konsekuensi gender yang jelas. UN Women menjelaskan bahwa perempuan dan anak perempuan merupakan kelompok yang paling terdampak ketika akses air memburuk karena mereka masih memikul tanggung jawab utama atas pekerjaan domestik.
Dengan kata lain, persoalan air bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga persoalan keadilan gender.
Ketika Pertanian Melemah, Perempuan Memikul Beban Tambahan
Di ketiga wilayah tersebut, warga juga menceritakan penurunan hasil pertanian, meningkatnya biaya produksi, dan berkurangnya debit air untuk irigasi. Beberapa petani mengaitkan perubahan tersebut dengan aktivitas proyek di sekitar wilayah mereka, meskipun kaitan langsungnya masih memerlukan pembuktian ilmiah lebih lanjut.
Dampaknya tidak berhenti pada menurunnya pendapatan rumah tangga.
Ketika penghasilan keluarga berkurang, perempuan justru sering dipaksa mencari sumber penghasilan tambahan tanpa kehilangan tanggung jawab mengurus rumah tangga. Seorang petani perempuan di Mandailing Natal menceritakan bahwa setelah hasil sawahnya menurun, ia harus bekerja mengarit di lahan orang lain untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sembari tetap menjalankan pekerjaan domestik sehari-hari.
Situasi ini menggambarkan apa yang disebut Caroline Moser sebagai triple burden, yaitu ketika perempuan menjalankan pekerjaan reproduktif, pekerjaan produktif, dan tanggung jawab sosial secara bersamaan.
Ketika Kesehatan Memburuk, Beban Perawatan Ikut Bertambah
Temuan lapangan juga memperlihatkan berbagai keluhan kesehatan di sekitar kawasan proyek, mulai dari meningkatnya kasus ISPA, insiden kebocoran gas H₂S di Mandailing Natal, hingga keluhan gangguan pernapasan dan iritasi kulit di Mataloko. Para peneliti menegaskan bahwa keluhan tersebut belum dapat dijadikan bukti hubungan sebab-akibat secara langsung dengan aktivitas panas bumi dan masih membutuhkan penelitian lanjutan.
Namun, ada aspek yang sering terabaikan.
Dalam banyak keluarga, ketika anggota rumah tangga jatuh sakit, perempuanlah yang menjadi perawat utama. Artinya, setiap peningkatan risiko kesehatan juga berpotensi meningkatkan beban kerja perawatan yang tidak dibayar dan tidak pernah masuk dalam perhitungan ekonomi pembangunan.
Transisi Energi Harus Menjadi Transisi yang Adil
Temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan air, kesehatan, dan ekonomi saling berkaitan. Ketika akses terhadap sumber daya alam terganggu, perempuan tidak hanya kehilangan sebagian ruang hidupnya, tetapi juga mengalami peningkatan pekerjaan domestik, pekerjaan perawatan, sekaligus tekanan untuk mencari tambahan penghasilan.
Karena itu, keberhasilan transisi energi tidak cukup diukur melalui penurunan emisi atau bertambahnya kapasitas listrik nasional. Keberhasilannya juga harus dinilai dari apakah perempuan dilibatkan dalam pengambilan keputusan, apakah kerja perawatan mereka diperhitungkan, dan apakah mereka memperoleh perlindungan yang setara atas sumber daya yang menopang kehidupan sehari-hari.
Transisi energi yang berkeadilan bukan hanya menghasilkan listrik yang lebih bersih, tetapi juga memastikan bahwa biaya sosial pembangunan tidak dibebankan secara tidak proporsional kepada perempuan.
baca juga serial lengkapnya di https://magdalene.co/story/geothermal-community-members-bear-the-impact-of-the-energy-transition/
