Kutub.co– Ketika gempa mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) beberapa waktu lalu, perhatian publik langsung terpusat pada angka kerusakan fisik: rumah yang roboh, fasilitas umum yang retak, dan jumlah warga yang terpaksa mengungsi di bawah terpal darurat. Namun, di tengah kepanikan tanggap darurat tersebut, sebuah alarm krisis kemanusiaan berbunyi nyaring. Seorang anak perempuan berusia 15 tahun di Kabupaten Sikka menjadi korban dugaan pemerkosaan oleh pelaku yang memanfaatkan modus pembagian bantuan logistik di sebuah rumah kosong.
Peristiwa pilu ini bukan sekadar insiden kriminal tunggal. Ia adalah cermin buram dari titik buta tata kelola kebencanaan: bagaimana situasi krisis kerap melipatgandakan kerentanan perempuan dan anak terhadap Kekerasan Berbasis Gender (KBG).
Anatomi Kerentanan di Tengah Krisis
Dalam fase tanggap darurat, hilangnya rumah bukan hanya soal kehilangan atap untuk berteduh, melainkan runtuhnya sistem perlindungan sosial yang paling mendasar. Pintu yang terkunci, sekat kamar yang menjamin privasi, hingga penerangan jalan lenyap dalam semalam. Pengungsi terpaksa hidup berdesakan di ruang komunal terbuka dengan fasilitas sanitasi darurat yang sering kali minim pengawasan.
Kondisi serbaterbatas ini menciptakan relasi kuasa yang timpang. Predator kerap membaca kepanikan dan rasa lapar sebagai celah untuk memanipulasi korban. Ketika sistem distribusi bantuan tidak terkelola secara ketat dari pintu ke pintu atau melalui pos resmi yang terverifikasi, tawaran logistik sangat mudah disalahgunakan sebagai instrumen eksploitasi.
Menyalahkan korban yang teperdaya iming-iming bantuan adalah kekeliruan fatal. Korban tidak sedang lengah; sistem perlindungan publik di sekitarnyalah yang sedang lumpuh.
Menggeser Paradigma: Logistik Pangan Saja Tidak Cukup
Sudah saatnya paradigma penanganan bencana di Indonesia melangkah lebih jauh. Selama ini, tolok ukur keberhasilan masa tanggap darurat cenderung tereduksi pada kecepatan distribusi mi instan, beras, selimut, dan tenda. Padahal, pedoman kemanusiaan global—seperti Sphere Standards maupun kerangka kerja IASC (Inter-Agency Standing Committee)—secara tegas mewajibkan integrasi mitigasi KBG sejak hari pertama bencana terjadi.
Rasa aman bukanlah fasilitas sekunder yang baru dipikirkan setelah logistik perut terpenuhi. Keamanan personal adalah hak dasar yang wajib melekat dalam setiap jengkal perancangan posko pengungsian.
Langkah Mitigasi: Membangun Protokol Pengungsian Ramah Kelompok Rentan
Mencegah tragedi serupa berulang membutuhkan pembenahan sistemik yang konkret di lapangan. Terdapat setidaknya empat intervensi mendesak yang harus distandarisasi oleh otoritas kebencanaan, pemerintah daerah, dan para relawan:
- Tata Ruang Posko yang Berperspektif Gender: Toilet dan bilik mandi harus dipisahkan secara tegas antara laki-laki dan perempuan, dilengkapi kunci dari dalam, serta berada di area dengan pencahayaan memadai. Penempatan tenda keluarga juga perlu memprioritaskan pemisahan ruang komunal demi menjaga privasi anak-anak dan perempuan.
- Standarisasi Distribusi Logistik Tertutup Celah: Penyaluran bantuan pangan maupun non-pangan wajib diserahkan langsung kepada kepala keluarga atau perwakilan sah melalui mekanisme satu pintu yang transparan. Perantara liar atau pola distribusi informal tanpa verifikasi harus ditiadakan untuk memutus peluang manipulasi kuasa.
- Penyediaan Titik Aman dan Layanan Aduan 24 Jam: Setiap kompleks pengungsian wajib memiliki Safe Space (ruang ramah anak dan perempuan) serta posko pengaduan yang terintegrasi dengan pendamping psikososial dan aparat penegak hukum setempat. Layanan ini memastikan setiap potensi ancaman dapat direspons secara cepat tanpa stigma.
- Penerapan Ketat UU TPKS dengan Klausul Pemberatan: Dari sisi akuntabilitas hukum, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) harus ditegakkan secara tegas. Kejahatan seksual yang dilakukan terhadap anak dalam situasi darurat bencana harus diproses dengan pasal pemberatan pidana demi memberikan efek jera maksimal dan sinyal bahwa hukum tetap hadir di zona krisis.
Solidaritas masyarakat Indonesia saat merespons bencana selalu luar biasa. Namun, kedermawanan publik akan kehilangan separuh maknanya jika kita gagal menjaga keselamatan raga para penyintas di tenda-tenda darurat.
Bencana alam boleh saja merenggut tempat tinggal mereka, tetapi ketiadaan sistem perlindungan tidak boleh dibiarkan merenggut martabat dan masa depan mereka. Ruang aman bagi perempuan dan anak bukan opsi tambahan, melainkan kewajiban mutlak dalam setiap operasi kemanusiaan.
